Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memberikan jawaban atas kasus dugaan kebocoran data masyarakat Indonesia yang ditawarkan oleh seorang hacker bernama Bjorka dalam sebuah forum.
KPU bantah bocornya data 150 juta penduduk berasal dari databasenya
KPU membantah bahwa database-nya menjadi sumber kebocoran data kependudukan Indonesia yang ditawarkan oleh peretas.
Baca juga
Dampak kebocoran data kartu SIM dan NIK dapat memicu SMS spam dan telepon palsu
Ups, Samsung akui ada kebocoran data
TikTok Bantah Bocoran Data Pengguna Diduga Masih Aman Dari Peretas
Fakta mengejutkan di balik validasi 1,3 miliar kebocoran data kartu SIM
Bjorka mengaku berhasil mendapatkan data 150 juta orang Indonesia yang konon berasal dari database KPU.
Sebelumnya diberitakan, Bjorka juga yang menawarkan data pribadi, yang diklaim berasal dari pendaftaran kartu SIM dengan warga Indonesia.
Bantahan KPU soal kebocoran data kependudukan:
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (21 Juli 2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Kepala Bagian Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos menjelaskan, pihaknya telah mengecek isi data di website tersebut. Alhasil, dia membantah data tersebut berasal dari database KPU.
“Sehubungan dengan penyebaran informasi tentang data yang dilaporkan diperdagangkan di domain publik, KPU telah meninjau setiap konten item data di forum bawah tanah dan menetapkan bahwa data tersebut bukan dari KPU,” kata Betty di Suara. com, Rabu (7/7/09.2022).
Didukung oleh GliaStudio
Selanjutnya, Betty mengatakan KPU akan bekerja sama dengan Polri, khususnya Cyber Police
untuk mengusut para pelaku.
“Penyelidikan dan penggeledahan dilakukan baik oleh penjual maupun perorangan yang sengaja dibuat seolah-olah data pemilih berasal dari tahun 2019,” ujarnya lantang.
Lebih lanjut Betty mengklaim, data yang dikelola KPU tetap terjaga keaslian, keamanan, dan kerahasiaannya.
“Data yang dikelola KPU adalah data yang dilindungi dari segi keaslian, keamanan dan kerahasiaannya, dalam hal ini juga data pemilih,” jelasnya.
Sebelumnya dilaporkan bahwa hingga 150 juta kurma Indonesia diduga bocor. Kejadian ini diduga berasal dari database Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bjorka mengklaim menerima data pribadi:
Bocoran data kependudukan KPU yang disebarkan Bjorka [Screenshot/breached.to]
Bocoran data ini disebarkan oleh Bjorka, peretas yang juga membobol 1,3 miliar nomor ponsel beberapa hari lalu. Data ini dibagikan di situs broken.to kemarin, 6 September 2022.
Uraian tersebut menyebutkan bahwa 105 juta data penduduk Indonesia berukuran hingga 20 GB yang dikompresi menjadi 4 GB. Kebocoran data terjadi pada September 2022.
Kategori data meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, umur, alamat dan status disabilitas.
Dalam peninjauan tersebut, Bjorka menunjukkan beberapa sampel data sesuai kategori ini. Tertulis bahwa tempat tinggal masyarakat berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Bahkan Bjorka juga menyediakan 2 juta sampel data yang dapat diunduh secara gratis dari tautan tertaut. Catatan 150 juta penduduk Indonesia juga dijual seharga $5.000, atau Rp 74,6 juta.
Pakar Keamanan Siber untuk Validasi Data
Sementara itu, Pratama Persadha, pakar keamanan siber dan ketua Pusat Penelitian Keamanan Sistem Komunikasi & Informasi Cyber (CISSReC), mengatakan kebocoran data itu valid. Ia masih meragukan apakah data tersebut benar-benar berasal dari KPU.
“Datanya valid. Tapi dari mana sumbernya, belum diverifikasi pak,” kata Pratama seperti dirilis Suara.com.
Ini adalah laporan terbaru tentang dugaan kebocoran data kependudukan Indonesia yang diduga bersumber dari database KPU. Namun, KPU membantah sumber kebocoran tersebut bukan dari database mereka.
Baca Juga :